Reses II DPRD Kota Bekasi: Daryanto Tampung Keluhan Warga Aren Jaya Soal Hibah Ibu-ibu Posyandu Dan PKK Dalam Satu Program Bekasi Keren hingga Polemik Zonasi Sekolah

BEKASI, Aren Jaya - Jejakmata.id - Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Daryanto, S.Kom., M.Pd., melaksanakan kegiatan Reses II DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 di wilayah RT 02/RW 20, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Agenda jaring aspirasi ini turut dihadiri oleh Ketua LPM Aren Jaya, Budi Santoso, jajaran pengurus RT 01 hingga RT 04, tokoh masyarakat, serta kader posyandu dan PKK setempat.

Dalam sambutannya, Daryanto membuka dialog dengan memberikan pengingat serius mengenai isu sosial terkait penyimpangan LGBT, yang belakangan ini bahkan menjadi sorotan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Bekasi saat ini sedang aktif mengajukan Peraturan Daerah (Perda) terkait hal tersebut.

"Perda larangan LGBT ini sedang kami ajukan dan dalam waktu dekat akan segera direalisasikan demi menjaga norma sosial dan moral generasi muda di Kota Bekasi," jelas Daryanto.

Selain masalah sosial, sektor infrastruktur lingkungan juga menjadi perhatian utama. Daryanto mengakui secara terbuka dalam sambutannya bahwa persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang belum tuntas di wilayah Aren Jaya dan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah.

Isu krusial lain yang mencuat dalam reses kali ini adalah sektor pendidikan, khususnya terkait keluhan warga mengenai ketatnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Daryanto memaparkan adanya keterbatasan kuota bagi calon murid yang mendaftaran di luar zona daerah asal, di mana alokasi jalurnya saat ini hanya tersedia sebesar 5%. Hal ini memicu kesulitan bagi sebagian warga sekitar untuk memasukkan anak mereka ke sekolah negeri favorit.

Di sesi akhir, Daryanto memberikan klarifikasi mendalam mengenai tata kelola keuangan daerah terkait dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan seperti pengurus RW, Posyandu, dan PKK. Ia menjelaskan bahwa seluruh penganggaran hibah tersebut kini telah disatukan di bawah payung program "Bekasi Keren".

Penjelasan ini sekaligus merespons aspirasi dari ibu-ibu kader Posyandu yang mengajukan pengadaan laptop operasional. Daryanto menerangkan bahwa permintaan tersebut belum bisa dipenuhi secara langsung saat ini karena sistem anggaran hibah sudah melekat tunggal di dalam skema Bekasi Keren.

Kendati demikian, sebagai solusi jangka panjang, legislator Golkar ini menyatakan bahwa dirinya tengah mengusulkan skema baru di DPRD agar ke depan pembagian dana hibah tersebut dapat dialokasikan langsung secara proporsional per wilayah RT, guna memastikan distribusi anggaran yang lebih merata dan fleksibel untuk kebutuhan mendesak di tingkat bawah.