Mengintip Reses Yadi Hidayat di Jakasetia: Dari Benang Kusut Banjir hingga Keluhan Sekolah Negeri

Bekasi Selatan - Jejakmata.id - Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Gerindra, Yadi Hidayat, S.IP, menggelar kegiatan Reses II DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 di RW 02, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan dan infrastruktur di lingkungan mereka.

Reses tersebut dihadiri oleh Yadi Hidayat, S.IP, F-Gerindra, perwakilan Lurah Jakasetia, jajaran pengurus RW 02, serta warga masyarakat RW 02 yang antusias menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi kebutuhan prioritas.

Dalam sesi diskusi, warga kompak menyuarakan urgensi normalisasi saluran air lingkungan yang harus berjalan beriringan dengan pengaspalan atau perbaikan jalan. Warga menilai, perbaikan jalan akan sia-sia dan cepat rusak jika sistem drainase buruk dan memicu genangan.

Tak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan kontur tanjakan di area Grand Galaxy. Kondisi tersebut ditengarai memicu tumpahan air hujan berskala besar ke area pemukiman di luar kawasan, sehingga menjadi salah satu biang keladi banjir di beberapa titik sekitarnya

Menanggapi hal tersebut, Yadi Hidayat menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait dan kini masih dalam proses pembahasan.

“Saya sebelumnya juga sudah tembuskan ke Dishub Kota Bekasi, dan saat ini masih berproses dalam negosiasi lebih lanjut antara Developer dengan Pemkot”, ujar Yadi.

“Persoalan banjir di kawasan Galaksi dan Kali Bekasi menjadi perhatian serius. Kami akan mendorong percepatan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dan pihak Agung Sedayu agar solusi teknis, termasuk penataan atau penurunan tanggul, dapat segera dibahas dan direalisasikan sesuai kewenangan serta aturan yang berlaku,” ujar Yadi.

Sementara Ia menjelaskan, proses penanganan tanggul masih berkaitan dengan administrasi penyerahan lahan dan prasarana, sarana, serta utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Bekasi. Karena itu, percepatan penyelesaian administrasi menjadi langkah penting agar pekerjaan fisik dapat segera dilaksanakan.

“Kami juga akan mengawal proses penyerahan lahan agar tidak berlarut-larut. Setelah seluruh administrasi selesai, pemerintah memiliki dasar untuk melakukan penataan kawasan, termasuk penanganan banjir dan pengelolaan fasilitas umum secara optimal,” katanya.

Di luar isu banjir dan infrastruktur, posko reses juga menerima banyak keluhan dari orang tua murid terkait carut-marut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), kuota beasiswa, hingga nasib anak-anak lingkungan sekitar yang belum mendapatkan kuota di sekolah negeri.

Menanggapi jeritan wali murid, Yadi menjelaskan bahwa isu pendidikan sebenarnya berada di bawah naungan Komisi IV. Meski demikian, sebagai representasi rakyat dari Dapil I (Bekasi Timur - Bekasi Selatan), ia berkomitmen penuh menjembatani masalah ini ke komisi terkait.

"Data mengenai SPMB, program beasiswa, dan siswa yang belum tertampung di sekolah negeri akan saya bawa langsung ke Komisi IV dan Dinas Pendidikan. Tugas kami adalah memastikan hak pendidikan anak-anak di Bekasi tetap terkawal," pungkasnya.

Yadi juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penyelesaian berbagai persoalan tersebut secara bersama-sama. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah, DPRD, pengembang, dan warga menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Seluruh aspirasi hasil reses akan dihimpun sebagai bahan pembahasan bersama Pemerintah Kota Bekasi untuk menentukan skala prioritas pembangunan, khususnya dalam penanganan banjir, peningkatan infrastruktur lingkungan, serta pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Yadi menegaskan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Bekasi untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah, sehingga solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir dan peningkatan infrastruktur lingkungan