Kejagung Geledah Kantor BGN Pasca-Pencopotan Dadan Hindayana, Program Makan Bergizi Gratis Dihantam Sengkarut Tata Kelola

JAKARTA (03/06/2026) - Jejakmata.id - Situasi di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat berubah mencekam pada Rabu dini hari. Hanya berselang satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mendatangi dan menggeledah gedung kantor tersebut sejak pukul 02.00 WIB.

Penggeledahan yang berlangsung tertutup hingga siang hari tersebut membuat para pegawai yang hendak bekerja tertahan di luar gedung. Di saat yang sama, halaman kantor dipenuhi dengan karangan bunga ucapan selamat atas dilantiknya jajaran pimpinan BGN yang baru, menciptakan kontras yang ironis di tengah ketegangan proses hukum yang sedang berjalan.

Pencopotan Dadan Hindayana diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, untuk naik memimpin lembaga vital ini. Selain Dadan, posisi dua Wakil Kepala BGN, Lodwyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga digantikan oleh dua pejabat baru, yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Berdasarkan keterangan pemerintah, langkah tegas ini diambil setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi ketat selama sekitar 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan evaluasi mencatat adanya masalah serius dalam kedisiplinan menjalankan standar operasional prosedur (SOP), buruknya tata kelola organisasi, serta kegagalan dalam menjaga kualitas makanan.

Namun, isu paling krusial yang mengemuka adalah adanya dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi (SPPG). Proyek SPPG yang krusial bagi penyaluran makanan ini diduga menjadi celah transaksional ilegal, yang kini sedang dalam proses audit internal intensif dan menjadi pemantik utama penggeledahan oleh Kejaksaan Agung.

Deretan Kontroversi Kepemimpinan Dadan Hindayana

Selama 1,5 tahun menjabat sejak Agustus 2024, kepemimpinan Dadan Hindayana memang tidak pernah sepi dari sorotan tajam publik. Berbagai kebijakan dan pernyataannya dinilai kontroversial dan kurang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat:

1. Kasus Keracunan Massal yang Masif: Di bawah pengawasan BGN, pelaksanaan uji coba dan program MBG kerap didera insiden fatal. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat setidaknya terdapat 446 kasus keracunan makanan massal dengan total korban terdampak mencapai hampir 37.000 orang di berbagai wilayah.

2. Pemborosan Anggaran Fantastis: Kebijakan pengadaan barang di tubuh BGN dinilai tidak efisien dan boros anggaran. Di antaranya adalah pengadaan 20.000 unit motor trail listrik hingga anggaran belanja operasional yang tidak relevan seperti pembelian semir sepatu.

3. Pernyataan Kontroversial Susu & Alternatif Protein: Di awal masa jabatannya, Dadan sempat dikritik karena menyuarakan imbauan konsumsi susu hingga 2 liter per hari—angka yang dianggap tidak realistis bagi daya beli masyarakat bawah. Ia juga menuai kontroversi saat mengusulkan serangga dan ulat sagu sebagai sumber protein alternatif dalam menu Makan Bergizi Gratis.

4. Ekspansi Program ke Arab Saudi: Kebijakan memperluas jangkauan program MBG hingga ke Arab Saudi saat bulan Ramadan juga dinilai terlalu terburu-buru dan tidak fokus pada penyelesaian masalah gizi di dalam negeri.

5. Penutupan Massal SPPG: Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa per 31 Mei 2026, dari sekitar 27.000 lebih SPPG yang terdaftar, terdapat 8.000 lebih unit SPPG terpaksa ditutup sementara akibat masalah infrastruktur, buruknya manajemen organisasi, hingga ketidakmampuan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo melakukan perombakan pucuk pimpinan BGN merupakan keputusan yang sangat tepat. DPR menilai Nanik Deyang memiliki kapabilitas tinggi karena dikenal aktif turun ke lapangan, melakukan monitoring langsung, bahkan berani mengambil tindakan tegas menutup dapur-dapur MBG yang tidak higienis dan tidak memenuhi standar.

Komisi IX DPR RI dalam waktu dekat dijadwalkan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan BGN yang baru guna membahas roadmap pemulihan tata kelola lembaga. Dasco juga menekankan bahwa transisi kepemimpinan ini dipastikan tidak akan mengganggu kelangsungan penyaluran makanan bergizi bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.